Pencabutan Hak Atas Tanah

Perkembangan pembangunan infrastruktur khususnya didaerah perkotaan begitu cepat, pembangunan dan kebutuhan akan tanah tidak dapat dipisahkan, dimanapun kita akan membangun, kebutuhan atas tanah itu sangat prioritas. Bisa saja tanah yang sebelumnya ada pembangunan proyek, tetapi begitu mendengar diatas tanah itu akan didirikan pembangunan, maka harga tanah disekitar itupun pelan-pelan harga tanahnya naik tajam.  Didalam prakteknya justru harga yang akan dibayar dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintrah tidak sinkron, sehingga masyarakat selalu dipihak yang dirugikan.

Jika kita memilikli sebidang tanah yang terletak di jalur hijau,atau  masuk dalam perencanaan tata kota, maka siap-siaplah cepat atau lambat tanah kita tersebut akan di cabut haknya oleh pemerintah. Bila tanah itu dicabut haknya, maka hak milik atas tanah itu hapus  dan tanah dikuasai oleh Negara. Tanah kita itu bisa terkena proyek jalan tol, pelebaran jalan, atau pembangunan infrastruktur rumah sakit. Pemerintah dalam hal ini tidaklah arogansi untuk semena-mena mencabut hak milik rakyat,  tentu punya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Dalam pasal 18 UUPA “ untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Hanya yang sering terjadi didalam praktek pembayaran ganti kerugian, masih ada harga yang masih belum  layak, dalam pengertian harga masih dibawah harga NJOP, bahkan ada harganya sudah dial, tetapi  perlunasan pembayaran sampai bertahun-tahun belum klear juga, sehingga yang terjadi tanah tersebut terbengkalai, proyekpun gagal dilaksanakan, dalam pelaksanaan ini kejujuran aparat dari pemerintah sangat diharapkan.

Dalam pencabutan hak atas tanah milik rakyat, hasil kajian pemerintah harus benar-benar akurat tentang pencabutan hak atas tanah tersebut, apakah memang layak atau strategis proyek yang akan di bangun ditanah yang akan dicabut haknya, apakah tidak ada alternatif  lain. Rakyat awam hanya kuwatir saja kebijakan yang diambil tersebut ada muatan politisnya, di era sekarang tidak ada yang tidak mungkin, apalagi kabinet yang dibentuk presiden  banyak dari unsur politisi.

Menurut UUPA pencabutan hak atas adalah pengambilan tanah sesuatu  pihak  oleh Negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan  melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban hukum. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan : kepentingan umum, kepentingan bangsa, kepentingan Negara,dan kepentingan rakyat, jika lebih kuat kepentingan itu maka hak atas milik rakyat  tidak beralasan untuk dipertahankan.

Apa ukuran kepentingan umum, yang dimaksudkan oleh Undang-undang?                                                            Menurut pasal 1 Inspres No.9 Thn 1973, suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai kepentingan umum, apabila kegiatan tersebu menyangkut :

  1. Kepentingan bangsa dan Negara
  2. Kepentingan masyarakat luas
  3. Kepentingan rakyat banyak/bersama
  4. Kepentingan pembangunan

Umumnya pencabutan hak itu dilakukan untuk kepentingan Negara dalam rangka pelaksanaan usaha-usaha Negara, swasta dalam prakteknya jika usaha-usahanya memang didasari kepentingan umum, pada tahap mediasi dengan rakyat menemui jalan kebuntuan, maka swasta dapat mengajukan permohonan pencabutan hak atas tanah.

Yang dapat melakukukan pencabutan Hak tersebut adalah presiden, menteri dalam negeri, menteri kehakiman dan menteri yang ada bidang tugasnya meliputi usaha (,  kalau sekarang menteri BUMN) melihat pencabutan hak itu maslahnya konpleks sekali, bisa saja banyak menteri yang terkait, termasuk mentri                agraria, menteri                  poltik   dan keamanan.         Presiden mendengarkan pertimbangan segi  keamanan nya,hukumnya, fungsi tanah, apakah tanah tersebut benar-benar diperlukan, apakah tidak mungkin diperoleh dari tempat lain, jadi presiden mempertimbangkan dari semua aspek yang terkait, baru presiden dapat memutuskan dicabut atau tidak nya hak atas tanah tersebut.

Setelah Presiden menetapkan pencabutan hak atas tanah, lalu pembayaran ganti kerugian baru bisa dilaksanakan, sejak yang berhak atas tanah itu telah menerima pembayaran tersebut, maka hapuslah hak atas tanah dan berikuit benda-benda yang melekat diatas tanah tersebut dan tanah tersebut sudah menjadi tanah Negara. Hapusnya hak-hak tersebut dicatat dikantor pertanahan setempat.

Negara dapat memberikan hak atas tanah tersebut kepada para pihak yang telah memohonkan atas pencabutan hak  atas tanah tersebut. usaha Bentuk hak atas tanah yang akan diberikan kepada pemohon bisa hak guna usaha, atau  hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengeloaan, semuanya tergantung permohonan para pihak dengan memperhatikan undang-undang yang mengatur tentang itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *