KUHAP ITU MENJAMIN KEPENTINGAN SIAPA?

Era perkembangan hukum dewasa ini banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, jika ditinjau dari kaca mata hukum. Khususnya dalam dunia pradilan, seseorang yang jelas-jelasnya secara terang melanggar hukum sangat lamban dalam prosesnya, penyelidikannya, penyidikannya dan sampai persangkaannya, disatu sisi lain ada seseorang yang masih belum jelas pelangggaran hukumnya tetapi begitu cepat poses hukum dilakukan kepadanya.

Kejadian-kejadian itu akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat. Keadilan Hukum tidak dapat dinikmati oleh semua masyarakat ,hukum terkesan hanya berpihak kepada orang level atas, sementara rakyat kecil terzolimi oleh hukum. Sebenarnya kemanakah kepentingan atau keberpihakan hukum menurut undang-undang ? masyarakat kecil yang buta hukum harus tahu.

Dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana Indonesia, ada 3 (tiga) kepentingan atau keberpihakan yang harus diperhatikan dan mendapat jaminan sepenuhnya oleh undang-undang, antara lain.:

1. Kepentingaan Negara atau Pemerintah termasuk alat-alat kelengkapan.Kepentingan-kepentingan itu telah diatur oleh Peraturan-peraturan yang ada antara lain misalnya: bahwa Negara harus dilindungi dari segala macam perbuatan yang membahayakan keselamatan Negara, apakah ancaman itu datangnya dari dalam Negeri atau juga ancaman itu dariluar Negeri. Dalam beberapa hal ada kepentingan Negara bersamaan denggan kepentingan Masyarakat.

Misalnya dalam tindak pidana kejahatan pemalsuan uang, perampokan, kejahatan begal, hal ini bukan saja yang rugi Negara tetapi , masyarakat dirugikan, Negara secara securitas dirugikan masyarakat tidak aman, keresahan dimana-mana sehingga masyarakat yang bekerjapun terganggu, akibatnya produktivitas kerja disemua elemen menurun, Kuhap harus menjamin bahwa pelaku kejahatan yang merugikan Negara, yang merugikan masyarakat ataupun yang meresahkan masyarakat dapat dituntut diajukan didepan Hakim dalam pengadilan, jelas hukum berpihak kepada yang dirugikan, ketika hukum itu benar-benar ditegakkan dia hadir sebagai pelindung pihak-pihak yang korban atau dirugikan.

2.Kepentingan Masyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagai Negara Hukum, Hukum harus dijunjung Tinggi, apapun masalahnya Hukumlah sebagai Kitabnya, Hukumlah sebagai Panglimanya, dengan demikian rakyat dalam melaksanakan aktivitasnya ter ayomi, semua tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Hukum itu, Hukum itu tegas ,dengan demikian rakyat selamat dari perbuatan , kejahatan , seperti pencurian, perampokan, penipuan atau kejahatan pidana lainnya, jika kejahatan itu muncul maka hukumlah yang akan menyeret pelaku-pelaku kejahatan itu.

Masyarakat harus aman dan nyaman dalam melaksanakan aktivitasnya keseharian. Negara sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-undang, wajib melindungi segenap rakyatnya. Dan menjamin bahwa kepastian hukum tetap ditegakkan. Jika masyarakat itu dirugikan oleh pelaku-pelaku kejahatan, maka Negara wajib mengganti kerugian itu, atau memulihkan kembali nama baiknya ataupun hartanya seperti sediakala dan Negara harus menjamin itu semua.

Misalnya Keputusan Pengadilan yang menghukum seseorang karena penipuan, maka orang yang ditipu dapat menuntut kembali barang atau ganti rugi akibat dari penipuan itu, dan Negara harus mengembalikan kerugian yang dideritanya`

3. Kepentingan terdakwa. Kepentingan terdakwa adalah menyatakan bahwa dia belum dinyatakan bersalah sebelum mendapat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap dan ini dijamin oleh Undang-undang, hal mana telah dijelaskan dalam Undang-undang Pokok Kehakiman tentang kepentingan tersangka/terdakwa.` Dalam suatu proses perkara pidana, Hakim tidak pro aktif, Hakim besifat pasif, hakim menunggu perkara itu diajukan oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum didepan Pengadilan.

Tidak semua orang dengan jelas melakukan perbuatan pidana harus dituntut, jaksa sebagai penuntut umum berhak untuk tidak memajukan perkaranya ke muka hakim, perkara itu dapat dideponier oleh jaksa penuntut umum demi untuk kepentingan Negara atau masyarakat, kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara itu ada dipihak kejaksaan dengan petimbangan untuk kepentingan Negara atau umum masyarakat. Tetapi jika untuk kepentingan Negara ,Jaksa wajib melakukan Penuntutan, namun bila untuk demi kepentingan Negara, Jaksa bisa mengenyampingkan perkara itu,

Jaksa tidak dapat semena-mena untuk menetapkan perkara itu harus dituntut atau dideponer, Jaksa harus objektif dalam menilai perkara , untuk menjamin profesionalismenya harus ada yang mengawasinya dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. Hak untuk mengenyampingkan perkara ini disebut dengan Azas Oportunittas , kita bisa melihat Undang-undang No.15 Tahun 1961 dalam pasal 8, tentang wewenang Jaksa mendeponer suatu perkara pidana.

Azas opportunitas ini lawan dari Azas Legalitas. Azas Legalitas ini menentukan bahwa apabila ada bukti-bukti yang cukup untuk mendakwa seseorang, melanggar suatu peraturan hukum Jaksa sebagai Penuntut Umum Wajib tidak boleh tidak mesti, dan harus menuntut orang itu dimuka hakim di Pengadilan. Jaksa merupakan bagian dari aparat penegak hukum sebagai profesinya wajib memusuhi kejahatan ditengah masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *