KETIKA HUKUM TUMPUL KEATAS TAJAM KEBAWAH

Seperti sebuah pisau, tumpul sebelah atas tajam bagian bawah begitulah kondisi hukum di Indonesia, ilustrasi ini bermakna, Hukum tidak menyentuh golongan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berduit, Hukum tidak berpihak kepada golongan kelas bawah atau orang-orang cilik, tetapi hukum  hanya mengayomi kelas atas, menelanjangi orang kecil, sungguh tragis memang.

Ini bukanlah cerita  atau rekayasa tetapi telah menjadi suatu  fenomena dalam Dunia Hukum di Indonesia. Tidak usah kita terlalu jauh mengingat peristiwa-peristiwa Hukum yang sudah terjadi, ingatkah kita kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Kasus Reklamasi Pantai Jakarta Utara, yang telah menjadi viral di Dunia Maya, atau Head Line di hampir semua Media Massa atau eloktronika,  apakah kita merasakan  Hukum hadir disitu? Tentu ada dua versi jawabannya, ada yang mengatakan hadir tetapi lumpuh, ada yang  mengatakan sama sekali tidak hadir.

Jika Hukum itu hadir dalam peristiwa itu,  tentu pasti proses penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, dan seterusnya, apalagi peristiwa itu dilakukan oleh seorang  pejabat publik, pejabat yang berkuasa atas amanah rakyat, tentu pembedahan kasusnya harus terbuka dan  transparan,  apakah pejabat itu benar-benar melanggar hukum atau tidak rakyat harus tahu.

Disini kita bukan ingin membedah materi Hukumnya, tetapi yang ingin kita angkat dalam tulisan ini adalah :

Hukum itu Tumpul keatas Tajam kebawah disebabkan oleh bebera hal :

  1. Kepentingan Politik . Penguasa sangat mempegaruhi bagaimana hukum itu ditegakkan

Politik dalam persepsi orang awam rakyat kecil adalah kotor, bahkan keji.  Jika Politik sudah ikut bermain dalam hukum atau dunia pradilan kita, maka tidak jarang orang yang ditangkap malam hari, paginya sudah keluar,  ada yang sudah ditahan, tiba-tiba lepas begitu saja, hukum tidak hadir disitu, bahkan   jika sudah masuk dalam ranah Hakim , maka keputusan-keputusan Hakim itu jauh dari rasa keadilan, sehingga  upaya-upaya  hukum bagi terdakwa  selalu menjadikan solusi untuk pencari rasa ketidak adilan itu.

 Negara sebagai Negara Hukum  dalam Undang-undang telah menjamin rakyatnya dalam pesamaan hak dan hukum, setiap orang kedudukannya sama dimata hukum, tidak dibeda-bedakan, tidak ada pengecualiannya Ketika hukum itu dihadapkan kepada Penguasa, maka penguasalah sebagai pemenangnya, penguasalah sebagai sutradaranya, bukan hukum sebagai panglima tetapi penguasalah sebagai panglima. Karena Politik erat kaitannya dengan kepentingan, hukum dijadikan tempat pertarungan kepentingan berapa besar untung ruginya menjalankan hukum itu. Karena will aparatnya adalah kepentingan, tentu will menegakkan hukum itu sudah pasti tidak dapat dilaksanakan. Hukum hadir bukan lagi membawa misinya tetapi hukum hadir sudah membawa misi kepentingan penguasa., kepentingan yang kecil tentu dikalahkan dengan kepentingan besar, makanya penghuni Lembaga Pemasyarakatan saat ini lebih banyak diisi oleh wong cilik.

2. Kepentingan Ekonomi.

Kepentingan politik dan kepentingan ekonomi sama buruknya jika masuk kedalam wilayah hukum. Artinya  membuat hukum itu tidak berdaya alias tumpul keatas  tidak  dapat tajam kebawah. Terkadang kita berpikir sudah seburuk itukah mental aparat penegak hukum di negri ini. Sehingga  KUHP itu dipelesetkan orang singkatannya” Kasih Uang Habis Perkara, Uanglah yang menyelesaikan masalah hukum itu. Berapa harga sebuah pasal, harga sebuah vonis, sudah bukan menjadi rahasia lagi. Yang lebih miris lagi wong cilik juga ikut hanyut dalam budaya transaksi perkara-perkara pidana, walaupun tidak tertutup kemungkinan masih ada yang bersih, masih ada yang lurus dalam penyelesaian perkaranya.

Orang yang tidak tersangkut ikut dalam suatu kasus perkara pidana, sulit dapat mendeteksi apakah suatu perkara itu ada muatan transaksi keuangan, karena transaksinya tidak meninggalkan jejak atau bukti.

Dampak yang paling buruk jika suatu perkara itu ada muatan transaksi keuanganya adalah

  1. Orang semena-mena melakukan pelanggaran hukum.
  2. Tidak mendidik masyarakat menjadi lebih baik.
  3. Orang berduit dan penguasa ber uang tidak tersentuh oleh hukum.
  4. Tidak ada wibawa aparat penegak hukum lagi.
  5. Rawannya perbuatan kejahatan yang timbul ditengah masyarakat.
  6. Hukum rimba dijadikan sebagai panglima

Pasal 2 KUHPidana : Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum. Pasal ini jelas tidak membedakan orangnya, atau pangkatnya, atau   jabatannya jika sepanjang  perbuatannya melanggar ketentuan pidana yang boleh dihukum, kepadanya diberlakukanlah ketentuan pidana.

Oleh karena itu marilah kita sama-sama menjung tinggi kaedah-kaedah hukum, nilai-nilai yang terkandung didalamnya, supaya persamaan hak didepan hukum bukanlah menjadi retorika  tetapi sudah menjadi sebuah realita,, karena itu semua berdampak kepada kehidupan yang aman, nyaman, damai dan sejahtera, yang merupakan wujud mimpi dari cita-cita negeri ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *