Hak Guna Usaha

Hampir dipastikan tanah-tanah milik negara baik di sumatera maupun di kalaimantan sekarang sudah meramba ke Papua yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan jutaan hektare, dikelola oleh Perkebunan-perkebunan  pemerintah maupun swasta, ada yang ditanami sawit, karet  maupun pertambangan batu bara. Usaha-usaha perkebunan ini sudah berjalan puluhan tahun, bahkan  hasil dari perkebunan ini telah mendongkrak  devisa Negara. Sampai-sampai  daerah-daerah yang berdampingan dengan perkebunan sawit ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi rakyat.

Pemerintahan orde baru  dengan program transmigrasi dalam benak saya dalam hal ini sangat berhasil memberdayakan lahan kosong untuk dijadikan perkebunan, maupun telah m ampu menaikkan pendapatan perkapita rakyat.Dahulu hutan sekarang sudah menjadi pemukiman dan perkebunan .    Yang sangat disayangkan sekali program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah orde baru sekarang ini berhenti atau tidak popular lagi.

Jika kita tertarik untuk investasi di perkebunan ataupun pertambangan , undang-undang tidak melarang, sepanjang lahan yang untuk dijadikan perkebunan itu masih ada. Menurut undang-undang setiap  warga Negara Indonesia maupun badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia boleh memilki hak guna usaha.

Pasal 28 ayat 1 UUPA menyebutkan “ Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan yang dikuasai oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternanakan.

Hak guna usaha itu diperoleh melalui penetapan pemerintah atau hasil dari konversi dari hak-hak barat.

Dalam jangka waktu seberapa lama hak guna usaha itu dapat diberikan, pasal 29 UUPA menjelaskan  :

  1. Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun
  2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk paling lama 35 tahun
  3. Atas permintaan pemegang hak dan menginat keadaanperusahaanya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengamn waktu paling lama 25

Bagaimana kedudukan hak guna usaha, dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya . Untuk itu kita perlu   mengetahui cirri-ciri bentuk dari hak guna usaha.

  1. Hak Guna Usaha tergolong hak atas tanah yang kuat, artinya juga tidak mudah dihapus dan mudah dipertahankan jika ada gangguan dari pihak lain,karena hak guna usaha sama dengan hak milik keberadaannnya harus didaftarkan di kantor pertanahan nasional.
  2. Hak Guna Usaha dapat dialihkan, atau dijual, atau ditukar  bahkan oleh pemegang hak kepada orang lain.
  3. Hak Guna Usaha punya jangka waktu dan akan berakhir.
  4. Hak Guna Usaha dapat dilepaskan haknya, sehingga tanahnya menjadi milik Negara
  5. Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan, guna untuk keperluan usaha pertanian, perikanan dan peternakan.

Banyak perusahan-perusahan yang  pemegang hak guna usaha sangat nakal, tanah-tanah peringgan batas tanah tersebut milik penduduk dirampas, penduduk sering sekali kalah bila menghadapi expansi perluasan kebun milik perusahaan , memakai jalur hukum, demontrasi digunakan oleh rakyat, namun tetap kalah saja.

Di Sumatera Utara khususnya sekarang ini banyak rakyat menggarap ex sisa-sisa tanah perkebunan yang sudah tidak produktip lagi, bahkan diperjual belikan oleh oknum-oknum tertentu. Nampaknya pemerintah setempat tinggal diam,seharus pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana untuk memiliki atau menguasai tanah-tanah ex perusahaan yang sudah mati tidak produktip lagi               supaya dibelakang hari tidak menimbulkan masalah hukum.

       UUPA tidak menjelaskan secara detail, apabila jangka waktu perpanjangan hak guna usaha itu telah habis,tetapi dalam rangka untuk menciptakan iklim usaha yang baik, apakah pengusaha nasional ataupun  asing, pemerintah menyatakan bahwa selama seorang pengusaha mengusahakian tanah dan perusahaannya dengan baik,maka baginya bukan saja dijamin akan mendapat menguasai tanahnya itu selama haknya berlangsung,akan tetapi pengusuasaan tersebut dapat diteruskannya juga setelah hak atas tanahnya berakhir, yaitu dengan memperpanjang atau memperbaharui haknya yang sudah berakhir itu, tentu saja dengan syarat-syarat baru sesuai dengan keadaaan dengan perkembangan masyarakat pada saat diperbaharui  itu.

Berapa luas minimal maupun maximal hak guna usaha itu diberikan kepada pemohon? Hak guna usaha itu diberikan atas tanah yang seluas-luasnya paling sedikit 5 Hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik  perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Kebanyakan hak guna usaha  untuk perkebunan itu gak cukup rartusan hektar, bahkan bisa mencapai belasan ribu ataupun puluhan ribu hektar dan sudah barang tentu dalam pengelolaan ,menggunakan tehnologi canggih dan mesin-mesin pengeloaannyapun  dengan tehnologi canggih. Sementara untuk hak guna usaha yang luasnya sangat minimal biasanya ditas tanah tersebut untuk didirikan pabrik-pabrik.

Hak guna usaha itu hapus : 1. Jangka waktunya berakhir  2. Dihentikan jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, 3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu itu berakhir 4. Dicabut untuk kepentingan umum 5. Tanahnya diterlantarkan  6. Tanahnya musnah 7. Karena ketentuan pasal 30 ayat 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *